Podcast EdShareOn yang Dipandu Eddy Wijaya: Ekspor Sawit Lewat Danantara, Pengusaha Minta Regulasi Sesuai Dinamika Industri
Kebijakan Satu Pintu Cegah Kerugian Rp15.400 Triliun, Sinergi Negara dan Industri Jadi Kunci
JAKARTA, 11 JUNI 2026 – Pemerintah resmi memberlakukan skema pengelolaan ekspor terpusat melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk tiga komoditas strategis nasional, yakni batu bara, ferro alloy, dan minyak kelapa sawit. Langkah besar ini diambil untuk menutup kebocoran keuangan negara yang selama 34 tahun terakhir tercatat mencapai Rp15.400 triliun akibat maraknya praktik under invoicing dan transfer pricing yang merugikan pendapatan nasional.
Membahas secara mendalam dampak, tantangan, dan harapan terhadap kebijakan baru ini, Podcast EdShareOn yang dipandu Eddy Wijaya menghadirkan narasumber utama dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Dalam dialog terbuka dan mendalam tersebut, pandangan industri disampaikan secara lugas, sekaligus menegaskan komitmen untuk mendukung tujuan besar negara demi kesejahteraan bersama.
Dukung Tujuan Mulia, Ingatkan Karakter Pasar yang Dinamis
Membuka diskusi, Eddy Wijaya menyoroti urgensi pemusatan ekspor ini sebagai langkah pemulihan hak kekayaan bangsa. Namun, ia juga menekankan bahwa industri kelapa sawit memiliki ekosistem yang sangat luas, melibatkan jutaan petani plasma, ribuan unit pengolahan, serta perdagangan global yang bergerak cepat dengan fluktuasi harga harian.
“Tujuannya sudah pasti benar dan mulia: agar setiap tetes sawit Indonesia memberikan nilai tambah maksimal di dalam negeri. Namun, pertanyaannya yang kita bahas di EdShareOn adalah bagaimana mekanismenya disusun? Apakah cukup lentik mengikuti irama pasar? Kita tidak ingin niat baik ini justru menjadi penghambat baru,” ujar Eddy Wijaya memandu pembahasan.
Menjawab hal itu, perwakilan GAPKI menegaskan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan praktik tidak wajar. Akan tetapi, ia mengingatkan agar regulasi tidak disusun secara kaku. Industri sawit bersifat dinamis, dan penentuan harga serta prosedur ekspor harus tetap berbasis pada mekanisme pasar agar daya saing Indonesia di mata dunia tidak tergerus.
“Kami sepakat kerugian negara harus dihentikan. Tapi, kami juga wajib menjaga agar produk kita tetap laku dan diminati pembeli internasional. Jika aturan terlalu baku, tidak mengikuti harga acuan dunia, atau prosedurnya berbelit, dikhawatirkan pembeli beralih ke negara lain. Dampaknya akan kembali ke petani dan pekerja kita sendiri,” jelasnya.
Penyusunan Aturan Wajib Libatkan Pemangku Kepentingan
Pesan paling utama yang disampaikan dalam sesi ini adalah permintaan tegas agar pemerintah dan Danantara tidak bekerja sendiri dalam merancang aturan teknis dan prosedur operasional. Pengusaha mengaku memegang data lapangan, memahami alur perdagangan, dan mengetahui persis di mana titik krusial yang perlu diperhatikan.
“Kami menginginkan regulasi yang disusun dengan melibatkan kami sejak awal. Bukan untuk mengatur kebijakan negara, melainkan agar aturan itu pas, bisa dijalankan, efektif, dan tidak menimbulkan masalah baru. Masukan kami diperlukan agar sistem ini kuat dan tepat sasaran. Jangan sampai aturan indah di kertas, tapi sulit berjalan di lapangan,” tegasnya.
Keterlibatan ini juga dinilai penting demi memperkuat pengawasan. Dengan berbagi data dan informasi antara industri dan regulator, praktik‑praktik buruk yang selama ini merugikan negara dapat diberantas tuntas tanpa mengganggu kelancaran transaksi yang sah.
Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan Tata Kelola Baru
Di akhir dialog dalam Podcast EdShareOn yang dipandu Eddy Wijaya tersebut, disimpulkan bahwa kebijakan satu pintu ini adalah langkah sejarah yang sangat positif. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada keterbukaan dan kerja sama semua pihak.
Pihak GAPKI kembali menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dan Danantara. Ia meyakini, jika semua elemen duduk bersama, saling mendengar, dan menyatukan visi, maka pengelolaan ekspor sawit lewat Danantara akan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi nasional yang memberi manfaat sebesar‑besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Mari kita bangun sistem yang lebih bersih, lebih adil, dan lebih menguntungkan. Selama kita bersinergi, saya yakin kekayaan alam Indonesia akan membawa kemajuan luar biasa bagi bangsa ini,” pungkasnya.(red)
Recent Articles
•
PELANTIKAN DPC PERADI SLEMAN, KOTA YOGYAKARTA, BANTUL AKAN DIGELAR DI PENDOPO PARASAMYA SLEMAN — TANAH YOGYA SIAP MENJADI KOTA HUKUM YANG TAK TERGUGAT!
•
MENYALA SEMANGAT KEBANGSAAN! Yovie Megananda Santosa Silaturahmi dengan Maung Hercules — Persaudaraan Sejati Melampaui Segala Batas
•
ANCAMAN RUSAK REPUTASI DIDUGA DIJADIKAN ALAT PEMERASAN! Sengketa AS‑H Memanas
•
PODCAST EDSHAREON: TPPU MUTLAK MEMERLUKAN KEJELASAN DELIK DASAR SEBAGAI LANDASAN UTUH
•
PODCAST EDSHAREON: PRINSIP PROSEDURAL DALAM PENETAPAN TERSANGKA FEBRIE ADRIANSYAH
•
PERADI FEDERASI BAR INDONESIA RESMI BERBADAN HUKUM BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM RI
•
KLAIM MENJADI KORBAN TIDAK BISA MENGABAIKAN LOGIKA DAN BUKTI
•
ROBERT SIMANGUNSONG S.H. M.H.: MINTA KEJATI JATIM TERBITKAN REKOMENDASI AGAR PEMKOT SURABAYA LUNASI RP104 MILIAR
•
H. YOVIE MEGANANDA SANTOSA, S.H., M.SI.: SINERGI KORTASTIPIDKOR DAN DITRESKRIMSUS KUNCI HADAPI KORUPSI TERPADU
•
DR. H. PK IWAN SETYAWAN, S.H., M.H. ALIANSI ADVOKAT YOGYAKARTA BANTU HUKUM TIYO ARDIANTO KETUA BEM UGM
Popular Articles
•
PERADI FEDERASI BAR INDONESIA RESMI BERBADAN HUKUM BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM RI
•
Di Bawah Kepemimpinan Dr. Imam Hidayat, S.H., M.H., DPN PERADI Sukses Gelar PKPA Batch 1 Secara Daring Bersama Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
•
Dugaan Keterlibatan Prajurit TNI dalam Kasus Andrie Yunus: Ujian bagi Integritas dan Profesionalisme Institusi
•
Pandangan Akademik dan Strategi Edukasi dalam Konteks Implementasi Praktis Perlindungan Data di Era Digital: Perspektif dari Ketua Umum DPN PERADI Dr. Imam Hidayat, S.H., M.H.
•
DUKUNGAN DARI MADURA RAYA: SYAFRAWI, S.H. - DPC MADURA RAYA SAMPAIKAN SELAMAT ATAS PENGUKUHAN DR. IMAM HIDAYAT DAN ALAM P. SIMAMORA PIMPIN DPN PERADI PERIODE 2026-2031