Menahan Laju Obat Ilegal Jabar: Komitmen Nyata PERADI Federasi Bar Indonesia dan LBH SBN di Forum Polda Jabar

BANDUNG, 2 OKTOBER 2026 — Peredaran obat keras dan zat berbahaya ilegal bukan lagi sekadar angka dalam lembar laporan kepolisian. Di lapangan, komoditas gelap ini telah menyusup jauh ke lini paling bawah masyarakat, mengancam kesehatan fisik sekaligus masa depan generasi muda.

Sadar akan ancaman laten tersebut, Kepolisian Daerah Jawa Barat bergerak cepat merangkul elemen penegak hukum non-pemerintah. Langkah taktis ini mewujud dalam forum Focus Group Discussion (FGD Polda Jabar) yang digelar di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung. Forum strategis ini diinisiasi sebagai bagian dari Aktualisasi Kepemimpinan Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-36, dengan fokus utama memperketat ruang gerak jaringan obat ilegal di Jawa Barat.

Benteng Hukum dari PERADI Federasi Bar Indonesia

Hadir langsung di lokasi, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Federasi Bar Indonesia, H. Yovie M. Santosa, S.H., M.Si., M.H., menekankan bahwa perang melawan kejahatan farmasi memerlukan keterlibatan aktif organisasi advokat.

"Dampaknya masif. Kerugiannya tidak cuma materi, tapi rusaknya fondasi generasi kita. Karena itu, PERADI Federasi Bar Indonesia siap mengawal regulasi dan memberikan edukasi hukum masif di lapangan agar rantai pasok obat berbahaya ini bisa kita putus bersama," ujar Yovie dengan tegas.

Komitmen di tingkat pusat tersebut langsung disambut oleh tataran wilayah. Ketua DPC PERADI Federasi Bar Indonesia Bandung, Alex Aritonang, S.H., M.H., memastikan bahwa jajarannya di daerah tidak akan memberi ruang bagi penyelewengan dalam penanganan kasus kejahatan farmasi ini.

"Fokus kami adalah memastikan penegakan hukum berjalan tanpa kompromi, khususnya di wilayah Kota Bandung. Prosesnya harus bersih, transparan, dan akuntabel dari hulu hingga ke hilir," kata Alex, menekankan pentingnya transparansi peradilan.

Menyuarakan Hak Masyarakat Rentan Bersama LBH SBN

Di sudut lain persoalan, isu peredaran obat ilegal erat kaitannya dengan ketimpangan akses kesehatan. Direktur Eksekutif LBH Santosa Bhakti Nusantara (SBN), Amelia Nazirun Nabil, S.H., mengingatkan agar instrumen hukum tidak lupa melindungi para korban yang kerap datang dari kalangan ekonomi lemah.

"Kelompok masyarakat prasejahtera sering kali menjadi sasaran empuk karena keterbatasan akses obat-obatan legal yang terjangkau. Ketika mereka terjebak dan dirugikan, mereka pula yang paling gagap menghadapi birokrasi hukum," jelas Amelia.

Sebagai implementasi konkret, LBH SBN resmi membuka posko pendampingan hukum gratis untuk seluruh masyarakat Jawa Barat yang terdampak atau dirugikan oleh sindikat obat ilegal. Pihaknya juga mendesak agar edukasi preventif diturunkan hingga ke pelosok desa.

Sinergi Holistik Demi Keberlanjutan Bangsa

Langkah Polda Jabar mempertemukan PERADI Federasi Bar Indonesia dan LBH SBN dalam satu meja menjadi sinyal kuat berjalannya sistem kolaborasi pentahelix. Pemberantasan obat ilegal tidak bisa bertumpu pada tindakan represif polisi semata, melainkan butuh pengawalan ketat para advokat dan pembela hak masyarakat.

Melalui komitmen bersama yang lahir dalam forum Sespimti Polri ini, Jawa Barat selangkah lebih dekat dalam menciptakan lingkungan yang aman, bersih dari obat terlarang, serta berkeadilan bagi seluruh lapisan warganya.

(Red)