Di Podcast EdShareOn Dipandu Eddy Wijaya: MBG Watch Minta Program Dihentikan, Sistem Harus Dibangun Ulang

Jakarta, 1 Juli 2026 – Diskusi kritis mengenai nasib Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali digelar dalam Podcast EdShareOn: Eddy Sharing and Discussion yang dipandu Eddy Wijaya. Mengundang Agus Sarwono, Peneliti Transparansi Internasional Indonesia sekaligus Anggota Koalisi MBG Watch, pembahasan ini menyoroti bahwa perombakan menyeluruh pada sistem tata kelola adalah syarat mutlak, bukan sekadar pergantian pejabat, agar program ini tidak terus merugikan negara.

Indikasi Masalah: Pimpinan Baru di Tengah Sistem Lama

Presiden Prabowo Subianto telah melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI (Purn.) Trenggono. Penunjukan ini menggantikan jajaran sebelumnya yang kini ditahan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dan suap.

Meski langkah ini dinilai wajar pasca kasus hukum, Agus Sarwono memberikan peringatan keras: "Mengganti orang tidak akan mengubah arah jika jalannya sendiri rusak. Tanpa perbaikan kerangka hukum, aturan, dan pengawasan secara mendasar, penyimpangan akan berulang lagi." Menurutnya, sistem yang belum matang adalah akar masalah sesungguhnya.

Perencanaan yang Melenceng: Daerah Kritis Tak Terjamah

Satu bukti kelemahan perencanaan terlihat dari ketimpangan lokasi. Data menunjukkan Papua Tengah mencatat angka stunting tertinggi nasional sebesar 39,4 persen, disusul Nusa Tenggara Timur 37,9 persen. Akan tetapi, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru terkonsentrasi di Jawa Barat.

"Ini ketidaktepatan sasaran yang sangat mencolok. Wilayah yang paling membutuhkan perbaikan gizi justru minim akses, sementara dana besar mengalir ke daerah yang kondisinya lebih baik. Program ini kehilangan tujuannya sejak tahap perencanaan," jelasnya.

Anggaran Tersalahgunakan: Bukan untuk Makanan

Pemborosan juga terungkap dari daftar pengadaan yang tidak relevan. Di antara barang yang dibeli menggunakan anggaran program adalah kaos kaki, semir sepatu, tablet, televisi, CCTV, hingga motor listrik.

"Anggaran triliunan rupiah seharusnya berubah menjadi gizi yang masuk ke tubuh anak-anak. Jika justru dipakai untuk barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan makanan, ini adalah pemborosan dan penyimpangan prioritas yang nyata," tegas Agus Sarwono.

Dampak Jangka Panjang yang Mengancam

Kesalahan pengelolaan ini membawa dampak yang tidak ringan. Pertama, keuangan negara menderita kerugian besar yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.

Kedua, upaya penurunan angka stunting gagal dilakukan di daerah yang paling parah, sehingga kualitas sumber daya manusia di masa depan terancam menurun.

Ketiga, beban fiskal membesar dan berpotensi mengurangi kemampuan negara membiayai sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan pun semakin tergerus.

Solusi: Hentikan Sementara, Bangun Sistem yang Kokoh

Merespons kebijakan BGN yang hanya memberlakukan penghentian sementara pembangunan dapur saat libur sekolah, langkah itu dinilai belum cukup menyeluruh.

"Kami mendesak agar Program MBG diberhentikan sepenuhnya untuk sementara waktu. Jalan kembali dibuka hanya setelah seluruh peraturan dan tata kelola disusun sempurna dengan melibatkan pendapat masyarakat," ujarnya.

"Jangan biarkan program besar berjalan di atas kaki yang rapuh. Perbaiki fondasinya dulu, barulah bisa melangkah jauh membawa manfaat bagi seluruh anak bangsa," pungkasnya.

(Redaksi Warta Kebijakan Publik)