Kepemimpinan Berintegritas: Oki Prasetiawan Menekankan Peran Pemimpin Sebagai Teladan Strategis

JAKARTA, 28 Maret 2026 – Esensi kepemimpinan yang efektif tidak hanya terletak pada formulasi kebijakan atau penyampaian arahan, melainkan pada konkritisasi nilai-nilai yang dianut melalui perilaku dan tindakan yang menjadi referensi bagi seluruh elemen organisasi. Hal ini disampaikan oleh Oki Prasetiawan, SM.,SH.,MH.,CLMA., dalam diskusi ilmiah terkait standar kepemimpinan yang diperlukan untuk membangun institusi yang tangguh dan berintegritas.

Menurut Oki, kredibilitas sebuah kepemimpinan akan terbangun secara substansial jika pemimpin mampu menjadi teladan bagi pihak yang dipimpin. "Banyak konstituen yang mengamati adanya diskrepansi antara peraturan yang disusun dan instruksi yang diberikan oleh pemimpin, dengan implementasi yang dilakukan oleh pemimpin sendiri. Fenomena ini cenderung menciptakan kesenjangan normatif yang merusak fondasi kerja sama dan kepercayaan kolektif," ujarnya.

Ia mengidentifikasi praktik pungutan liar sebagai salah satu isu krusial yang paling eksplisit mencerminkan urgensi peran teladan dari pemimpin. "Ketika seorang pemimpin menyampaikan sikap penolakan terhadap pungli namun tidak melakukan intervensi yang tepat ketika menemukan praktik tersebut, atau bahkan terlibat dalam mekanisme yang sama, maka pernyataan tersebut akan kehilangan legitimasi. Lebih jauh, kondisi ini berpotensi menjadi katalis yang memperluas praktik tersebut hingga menjadi bagian dari budaya organisasi yang sulit diubah," jelasnya.

Oki menegaskan bahwa pungutan liar bukan sekadar fenomena ekonomi yang merugikan masyarakat, melainkan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif dan profesionalisme yang seharusnya menjadi dasar penyelenggaraan layanan publik. "Kelompok masyarakat yang berada pada posisi marginal dan paling membutuhkan akses layanan justru menjadi kelompok yang paling terpengaruh. Mereka yang telah memiliki keterbatasan kapasitas ekonomi harus menanggung beban transaksional yang tidak memiliki dasar normatif," katanya.

Menurutnya, peran pemimpin sebagai agen perubahan memiliki signifikansi strategis dalam upaya memberantas praktik ini. Jika pemimpin secara konsisten menunjukkan komitmen dengan menjauhi segala bentuk pungutan liar dan memastikan setiap kasus yang dilaporkan mendapatkan penanganan yang komprehensif, maka secara bertahap akan terbentuk budaya organisasi yang menghargai transparansi dan akuntabilitas. "Pemimpin harus menunjukkan bahwa penerapan aturan dilakukan secara merata, tanpa memandang tingkat jabatan atau hubungan pribadi," tambahnya.

Prinsip "Leading by Example" Sebagai Fondasi, Penegakan Sanksi Sebagai Penguat Normatif

Oki menjelaskan bahwa prinsip "Leading by Example" atau memimpin dengan teladan bukan sekadar paradigma konseptual, melainkan landasan fundamental yang harus menjadi pedoman bagi setiap dimensi tindakan pemimpin. Ketika perilaku pemimpin selaras dengan nilai-nilai yang diajarkannya, maka kepercayaan dan motivasi di kalangan anggota organisasi akan tumbuh secara organik.

"Jika diharapkan seluruh komponen organisasi menjaga disiplin dan profesionalisme, maka pemimpin harus menjadi pihak yang pertama menunjukkan dedikasi terhadap nilai-nilai tersebut. Ketika menetapkan kerangka aturan untuk menghapus praktik pungutan liar dan meningkatkan transparansi, pemimpin sendiri harus menjadi wujud konkrit dari sosok yang terbuka, jujur, dan konsisten dalam menjalankan tugas sesuai dengan kerangka peraturan yang berlaku," jelasnya.

Menurutnya, terjadinya diskrepansi antara deklarasi dan implementasi oleh pemimpin akan mengakibatkan erosi kredibilitas, penurunan semangat kerja, dan berpotensi membentuk kultur di mana aturan dianggap fleksibel tergantung pada aktor yang menjalankannya. Ia menambahkan bahwa praktik pungutan liar yang tidak mendapatkan intervensi yang tepat tidak hanya merusak hubungan sinergis antara institusi dan masyarakat, tetapi juga menghambat dinamika pembangunan dan perkembangan secara menyeluruh.

Oki menguraikan bahwa penegakan sanksi terhadap pelaku pungli harus dilakukan secara konsisten untuk memberikan efek preventif dan represif yang optimal. Tindakan pungli dapat dikenai konsekuensi hukum yang sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran, termasuk sanksi pidana berupa penjara dan denda, baik bagi pihak yang melakukan permintaan maupun yang memberikan sesuatu terkait praktik tersebut.

"Pemimpin harus memastikan bahwa setiap kasus pungli, baik yang terjadi di sektor publik maupun swasta, mendapatkan penanganan yang sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Tidak ada ruang untuk kompromi dalam hal penegakan norma yang telah ditetapkan," katanya.

Ia menambahkan bahwa untuk sektor tertentu seperti pendidikan dan layanan publik, terdapat kerangka peraturan khusus yang mengatur larangan pungutan tidak resmi. Pelanggar dapat dikenai sanksi administratif mulai dari pengembalian dana yang tidak sah dan evaluasi kinerja jabatan, hingga konsekuensi pidana jika terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dampak Positif dari Teladan Pemimpin dan Penegakan Sanksi yang Konsisten

Oki mengemukakan bahwa kepemimpinan yang konsisten dalam menunjukkan teladan memiliki dampak yang luas dan berkelanjutan bagi perkembangan organisasi. Pertama, hal ini akan membentuk budaya kerja yang berlandaskan pada rasa saling menghormati, kesetaraan akses, dan tanggung jawab kolektif di mana setiap individu merasa memiliki kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan bersama.

Kedua, pemimpin yang menjadi teladan akan memberikan inspirasi bagi pihak yang dipimpin untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan memberikan kontribusi optimal. "Ketika anggota organisasi menyaksikan pemimpin bekerja dengan penuh tanggung jawab, konsisten dalam mematuhi peraturan, dan tegas dalam menolak segala bentuk pungutan liar – bahkan di tengah berbagai godaan yang muncul – mereka akan secara alami terdorong untuk mengikuti pola perilaku yang sama," ucapnya.

Ketiga, hal ini juga akan memperkuat sistem tata kelola dan implementasi kebijakan, karena setiap tindakan yang dilakukan oleh pemimpin akan menjadi acuan normatif yang jelas bagi seluruh elemen organisasi. Oki menyatakan bahwa dengan adanya pemimpin yang tegas dalam menentang pungli dan menerapkan sanksi secara adil, masyarakat akan semakin mempercayai institusi dan aktif berperan dalam mekanisme pemantauan serta pelaporan setiap kasus yang terjadi.

"Ketika penegakan sanksi dilakukan secara adil dan transparan, hal ini akan menjadi sarana pembelajaran kolektif bahwa praktik pungli tidak akan mendapatkan ruang untuk berkembang. Kondisi ini akan membantu membangun kesadaran bersama bahwa setiap bentuk penyelewengan terhadap norma harus mendapatkan konsekuensi yang proporsional," tambahnya.

Menghadapi Tantangan dalam Implementasi Teladan dan Penegakan Sanksi

Mengenai tantangan yang mungkin dihadapi, Oki mengakui bahwa menjadi pemimpin yang mampu menunjukkan teladan bukanlah upaya yang sederhana. Di tengah berbagai tuntutan operasional dan tekanan yang muncul, pemimpin seringkali dihadapkan pada situasi yang memiliki potensi untuk mendorong pilihan yang tidak sesuai dengan prinsip yang dianut atau mengabaikan kerangka aturan yang telah ditetapkan.

"Namun, inilah titik kritis yang menentukan sejauh mana integritas seorang pemimpin. Ketika dihadapkan pada tantangan – termasuk godaan untuk menerima atau memberikan sesuatu terkait pungutan liar demi kepentingan tertentu, atau tekanan untuk tidak menindaklanjuti kasus pungli – seorang pemimpin harus tetap konsisten pada prinsip yang telah dianut dan mencari solusi yang sesuai dengan kerangka hukum dan etika, bukan mencari alasan untuk menyimpang dari norma," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pemimpin untuk secara berkala melakukan refleksi diri dan terbuka terhadap masukan serta umpan balik dari berbagai pihak. Selain itu, pemimpin perlu memastikan bahwa sistem pelaporan dan pengawasan beroperasi dengan efektif, sehingga setiap kasus pungutan liar dapat ditangani dengan cepat dan objektif tanpa adanya rasa takut akan konsekuensi yang tidak adil. Hal ini akan membantu pemimpin untuk tetap konsisten dan terus meningkatkan kualitas kepemimpinannya.

Implikasi Strategis untuk Membangun Kepemimpinan Berkelanjutan dengan Teladan dan Sanksi

Sebagai penutup, Oki menyampaikan bahwa esensi kepemimpinan tidak terletak pada kekuasaan atau kedudukan yang diemban, melainkan pada tanggung jawab untuk membimbing dan menggerakkan seluruh pihak menuju kemajuan yang berkelanjutan.

"Jadilah pemimpin yang menjadi teladan bagi lingkungan kerja dan masyarakat sekitar. Ingatlah bahwa setiap aturan dan arahan yang disampaikan – termasuk upaya untuk menghapus praktik pungutan liar dan korupsi – harus diimplementasikan secara konsisten, tidak hanya bagi pihak yang dipimpin tetapi juga bagi diri sendiri. Penetapan sanksi yang jelas dan penegakan hukum yang proporsional harus menjadi komponen tak terpisahkan dari upaya ini," katanya.

Oki menegaskan bahwa hanya dengan membangun kepemimpinan yang berintegritas, tangguh, dan konsisten dalam menindaklanjuti setiap kasus pungli dengan sanksi yang sesuai, dapat tercipta lingkungan yang adil, transparan, dan mampu mendukung kemajuan bagi organisasi dan masyarakat secara luas. "Teladan dari pemimpin dan penegakan sanksi yang proporsional merupakan kombinasi strategis yang tidak dapat digantikan dalam upaya memberantas praktik pungutan liar," pungkasnya.

(red)